The Overview: Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (“Peraturan Pemerintah”) ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang sekarang sedang dinyatakan sebagai peraturan yang ‘inkonstitusional bersyarat’ oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Setidaknya dalam jangka waktu 2 tahun ke depan jika tidak ada perbaikan terhadap undang-undang tersebut, maka Peraturan Pemerintah ini masih dinyatakan berlaku.

Meskipun sangat ganjil ya, sudah dinyatakan inkonstitusional, tapi kita masih menggunakannya. Namun, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 ini terdiri atas 66 Pasal. Sebagaimana judulnya, peraturan tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan regulasi yang secara adaptif mampu menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, utamanya terhadap isu-isu strategis mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan pelaksanaan PKWT dan perlindungan Pekerja/Buruh di dalamnya, termasuk pekerja/buruh PKWT yang dipekerjakan dalam kegiatan alih daya, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh, khususnya pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang menekankan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengaturan mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk untuk memastikan adanya pemenuhan hak bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Kerja.

Peraturan Pemerintah ini penting untuk diketahui baik oleh pengusaha maupun pekerja/buruh agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui serta mendapatkan haknya masing-masing. Bukan hanya itu, dengan pemahaman yang baik akan hak dan kewajibannya sebagai pengusaha/buruh, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing pun akan tercapai. Karena saya adalah pekerja juga, sederhananya, pemahaman yang baik akan Peraturan Pemerintah ini menolong kita untuk tidak dibodoh-bodohi oleh pengusaha yang memberikan kita pekerjaan.

Hubungan Kerja

Setiap hak dan kewajiban bagi pengusaha maupun pekerja muncul berdasarkan perjanjian kerja di antara keduanya. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Namun tampaknya, jauh lebih pasti jika dibuat secara tertulis demi kepentingan pembuktian hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara keduanya. Itulah yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan kerja. Tanpa adanya perjanjian kerja, pengusaha dan buruh hanyalah orang-orang yang tidak terikat secara hukum dalam ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di atas dapat diatur berdasarkan waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Pada peraturan pemerintah ini, kita akan fokus pada jenis perjanjian kerja waktu tertentu.

Dinamakan ‘waktu tertentu’ karena perjanjian kerja tersebut dibatasi oleh 2 hal: jangka waktu yang telah ditentukan, maupun selesainya pekerjaan yang dimaksud. PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk 3 kriteria:

  • Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama (paling lama 5 tahun)
  • Pekerjaan yang bersifat musiman (bergantung pada musim/cuaca, atau kondisi tertentu (misalnya, pekerjaan tambahan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu)
  • Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (cie, kayak pedekate aja!)

Apakah PKWT berdasarkan jangka waktu ini dapat diperpanjang?
Tentu saja bisa. Syaratnya, kalau pekerjaan yang dimaksud belum selesai dilakukan. Jangka waktu perpanjangannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Sedangkan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat untuk 2 kriteria: pekerjaannya sekali selesai atau pekerjaan yang sifatnya sementara saja. Intinya, apa pun yang sifat pekerjaan atau kegiatannya tidak tetap, harus diatur dalam PKWT.

PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Adapun kesepakatannya harus memuat ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan tersebut. Selesainya pekerjaan dimaksud berarti putusnya PKWT di antara para pihak demi hukum.

Dalam hal PKWT ini pun dapat dilakukan perpanjangan jika pekerjaan dimaksud belum selesai dilakukan.

Ketiga, PKWT juga dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Maksudnya, pekerjaannya berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upahnya dilakukan berdasarkan kehadiran.

PKWT jenis tersebut dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian (dibuat secara tertulis) dengan ketentuan bahwa pekerja/buruh harus bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Yang menarik adalah, jika pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka Perjanjian Kerja hariannya menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah menjadi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Apa saja yang harus dimuat di dalam PKWT?

  • nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha
  • nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh
  • jabatan atau jenis pekerjaan
  • tempat pekerjaan
  • besaran dan cara pembayaran upah
  • hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
  • mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT
  • tempat dan tanggal PKWT dibuat
  • tanda tangan para pihak dalam PKWT

Pengusaha harus mencatatkan PKWT tersebut pada Kementerian Ketenagakerjaan secara daring paling 3 (tiga) hari sejak penandatanganan PKWT.

Pemberian Uang Kompensasi

Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT pada saat berakhirnya PKWT sebagaimana dimaksud. Namun, yang berhak menerimanya hanyalah pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Kalau misalnya PKWT tersebut diperpanjang, berarti ada 2 tahap pemberian uang kompensasi: 1) sebelum perpanjangan, dan setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu PKWT. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang besaran uang kompensasi dengan ketentuan jangka waktunya.

Alih Daya (Outsource)

Hubungan kerja antara perusahaan outsource dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan didasarkan pada PKWT atau PKWTT yang harus dibuat secara tertulis.

Adapun hal-hal terkait perlindungan pekerja/buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan outsource tersebut. Hal-hal inilah yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Kalau perjanjian kerja dilaksanakan berdasarkan waktu tertentu, maka di dalam perjanjian tersebut haruslah diatur mengenai pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan outsource dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada. Hal ini tentu untuk kebaikan pekerja/buruh sebagai jaminan atas kelangsungan bekerja baginya. Jadi, pastikan kamu membaca ketentuan-ketentuan yang ada di sana.

Perusahaan outsource haruslah berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Salah satu kewajiban pengusaha menurut Peraturan Pemerintah ini adalah melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ketentuannya ada 2, yakni sebagai berikut:

  • 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu;
  • 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Selain waktu bekerja, tentu kita memerlukan waktu istirahat, bukan? Jadi, jangan bangga kalau bekerja bagai kuda. Kuda aja istirahat, lho. Coba gugel deh.

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan pengusaha untuk memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja/buruh yang meliputi:

  • istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
  • istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Memang di peraturan yang sama juga dikatakan bahwa waktu kerja sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu ini dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan di atas. Bagaimana karakteristiknya pekerjaannya?

  • penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu;
  • waktu kerja fleksibel;
  • pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

Penerapan waktu kerja untuk perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. Nantinya pelaksanannya juga harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Waktu Lembur

Di dalam Peraturan Pemerintah ini dikatakan bahwa Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam/ hari dan 18 jam/1 minggu. Ketentuan tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang ditentukan (memasuki waktu kerja lembur), maka ia wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja.

Berikut adalah ketentuan upah kerja lembur:

  • untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam; dan
  • untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 kali upah sejam.

Uniknya, ketentuan pengupahan ini berbeda jika lemburnya dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu. Peraturan ini juga memuat cara menghitung upahnya. Silakan dibaca di Pasal 31 peraturan ini ya!

Hayo, siapa yang lembur mulu tapi nggak dikasih upah?

Kewajiban membayar upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja/buruh dalam golongan jabatan tertentu. Pekerja/buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. Peraturan mengenai penggolongan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Kalau tidak diatur, siapa pun berhak menerima pembayaran upah atas setiap kerja lemburnya.

Kalau kamu ambil semua peran di atas dan sering kerja lembur, tapi nggak dikasih upah yang lebih tinggi, lalu kamu burn-out, itu nggak aneh. Perusahaannya yang aneh. Semangat pindah!

Selain itu, ternyata untuk melaksanakan waktu kerja lembur ini harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital. Bagaimana wujudnya? Perintah dan persetujuan tersebut dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha. Tahu nggak apa yang menjadi kewajiban perusahaan selama waktu kerja lembur selain membayar upah lembur?

  • memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
  • memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kkal apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih yang mana tidak dapat digantikan dengan bentuk uang :)))

Pemutusan Hubungan Kerja

Ada berbagai alasan yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di antaranya:

  • penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahaan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
  • perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak karena perusahaan mengalami kerugian
  • perusahaan tutup karena kerugian selama terus-menerus selama 2 tahun
  • perusahaan tutup karena adanya keadaan memaksa (force majeure)
  • perusahaan dalam keadaan PKPU
  • perusahaan pailit
  • adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan berbagai perbuatan yang merugikannya
  • adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan merugikan di atas
  • pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri
  • pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis
  • pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan sampai 3 kali secara berturut-turut
  • pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan
  • pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
  • pekerja/buruh meninggal dunia

Pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ketentuan detailnya ada di Pasal 40-57 yang mengatur jumlah uang pesangon dan penghargaan berdasarkan alasan terjadinya PHK.

Iuran yang dibayar oleh pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan serta uang pisah akibat PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41-52 dan Pasal 54-57.

Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil juga wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah kepada pekerja/buruh akibat PHK dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatannya dengan pekerja/buruh.

Pada pasal-pasal akhir, peraturan ini mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan dan pemberian sanksi administratif bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59 berupa:

  • teguran tertulis
  • pembatasan kegiatan usaha
  • penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan
  • pembekuan kegiatan usaha

Pengenaan sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan atas pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.

Demikianlah overview atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Semoga bermanfaat bagi pengusaha maupun pekerja/buruh yang membaca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s